Pancasila

-
BAB I
PENDAHULUAN
Bedasarkan penelusuran sejarah, pancasila tidaklah lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui prpses yang panjang, dengan didasari dengan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain  di dunia. Pancasila diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada gagasan besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri.
Proses sejarah Konseptulisasi Pancasila meringkasi rangkaian perjalanan yang sangat panjang, setidaknya yang dimualai sejak awal 1900-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antar ideologi dan gerakan seiring dengan proses penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama. Perumusan konseptualisasi Pancasila dimulai pada persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 29 Mei-1 Juni 1945.
Dalam proses perumusan dasar negara, Soekarno memainkan peran yang sangat penting. Dia berhasil mensintesiskan berbagai pandangan yangh telah muncul dan orang p;ertama yang mengonseptualisasikan dasar negara itu kedalam pengertian “dasar faklsafah” atau “pandanganm komprehensif dunia”secara sistematik dan koheren. [1]

BAB II
PEMBAHASAN
A.    Sedikit Tentang Sejarah Sila Pertama.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya ke seluruh dunia. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang.
Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan 3 (tiga) hal:
1. Menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir Soekarno dan Moh Hatta.
3. Membentuk sebuah Komite Nasional, untuk membantu Presiden.
Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam Pembukaan Alinea IV mencantumkan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Perubahan penting dalam sidang ini yaitu perubahan rumusan
dasar negara yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta.yaitu tujuh kata setelah Ke-Tuhanan, yang semula berbunyi “KeTuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dalam Sidang PPKI tersebut, Moh. Hatta menyatakan, bahwa masyarakat Indonesia Timur mengusul an untuk menghilangkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yaitu “…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya …”. Usulan tersebut disampaikan sebagai masukan sebelum sidang yang disampaikan oleh seorang opsir Jepang yang bertugas di Indonesia Timur, yang bernama Nishijama. Dengan jiwa kebangsaan, para pendiri negara menyepakati perubahan Piagam Jakarta. Dengan demikian, sila pertama Pancasila menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa Mengenai kisah pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu, M. Hatta menuturkan dalam Memoirnya sebagai berikut: “Pada sore harinya aku menerima telepon dari tuan Nishijama, pembantu Admiral Maeda, menanyakan dapatkah aku menerima seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut) karena ia mau mengemukakan suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Nishijama sendiri akan menjadi juru bahasanya. Aku mempersilahkan mereka datang. Opsir itu yang aku lupa namanya, datang sebagai utusan Kaigun untuk memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik, yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang, berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Mereka mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap golongan minoritas. Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar republik Indonesia. Aku mengatakan bahwa itu bukan suatu diskriminasi, sebab penetapan itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam.
Waktu merumuskan Pembukaan Undang-Undang Dasar itu, Mr. Maramis yang ikut serta dalam Panitia Sembilan, tidak mempunyai keberatan apa-apa dan tanggal 22 Juni 1945 ia ikut menandatanganinya.  Opsir tadi mengatakan bahwa itu adalah pendirian dan perasaan pemimpin-pemimpin Protestan dan Katolik dalam daerah pendudukan Kaigun.
Mungkin waktu itu Mr. Maramis cuma memikirkan bahwa bagian kalimat itu hanya untuk rakyat Islam yang 90% jumlahnya dan tidak mengikat rakyat Indonesia yang beragama lain. Ia tidak merasa bahwa penetapan itu adalah suatu diskriminasi.
Pembukaan Undang-Undang Dasar adalah pokok dari pokok, sebab itu harus teruntuk bagi seluruh bangsa Indonesia dengan tiada kecualinya. Kalau sebagian daripada dasar itu hanya mengikat sebagian rakyat Indonesia, sekalipun terbesar, itu dirasakan oleh golongan-golongan minoritas sebagai diskriminasi. Sebab itu kalau diteruskan juga Pembukaan yang mengandung diskriminasi itu, mereka golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdiri di luar Republik. Karena begitu serius rupanya, esok paginya tanggal 18 Agustus 1945, sebelum Sidang Panitia Persiapan bermula, kuajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Mohammad Hasan dari Sumatera mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantikannya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila suatu masalah yang serius dan bisa membahayakan keutuhan negara dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya kurang dari 15 menit, itu adalah suatu tanda bahwa pemimpin-pemimpin tersebut di waktu itu benar-benar mementingkan nasib dan persatuan bangsa.”
Rumusan sila-sila Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI dapat dilihat selengkapnya dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Rumusan sila-sila Pancasila tersebut adalah:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[2]
B.    Penimpangan Sila Pertama.
 Di Indonesia, Pancasila adalah landasan utama setiap kegiatan pemerintahan maupun landasan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Namun dalam kenyataannya, banyak penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat. Berikut adalah contoh penyimpangan sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”.
Contoh penyimpangan :
•       Gerakan radikal kelompok yang mengatasnamakan agama
•       Perusakan tempat-tempat ibadah
•       Perilaku diskriminatif terhadap pemeluk agama yang berbeda
•       Tidak menghormati perbedaan beragama
•       Munculnya aliran-aliran sesat
•       Fanatisme yang bersifat anarki
•       Perilaku yang menyimpang dari ajaran agama

Penyebab terjadinya penyimpangan :
•       Kurangnya toleransi antar umat beragama
•       Rendahnya pemahaman masyarakat tentang kebebasan beragama
•       Keadaaan masyarakat Indonesia yang multikultural sehingga rawan konflik
•       Kurangnya penghayatan terhadap sila-sila pertama
•       Munculnya pemahaman yang beranekaragam dalam menafsirkan suatu ajaran
•       Masuknya budaya asing yang menyebabkan lunturnya nilai-nilai agama














BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan.
Dari pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimoulkan bahawa pancasila haruslah dipatuhi juga harus dijunjung tinggi sebagai ideologi negara. Adapun solusi dari permasalahan yang mengacu terhadap sila pertama adalah:
 •    Menanamkan sikap saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda.
•    Membangun kerukunan antar pemeluk agama baik yang seagama maupun bukan.
•    Menanamkan toleransi beragama dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
•    Tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan tertentu terhadap orang lain.
•    Menghilangkan sikap diskriminasi di dalam kehidupan bermasyarakat.
•    Menghayati dan menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila utamanya sila “Ketuhanan yang Maha Esa”.













DAFTAR PUSTAKA.
Pimpinan MPR dan tim kerja sosialisai MPR RI,  Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI,  (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2012.)

Hatta Mohammad, 1979 : 458-560 Dalam Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: Lentera Insani, 2012.


[1] Pimpinan MPR dan tim kerja sosialisai MPR RI,  Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI,  (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2012.)
[2] Hatta Mohammad, 1979 : 458-560 Dalam Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: Lentera Insani, 2012.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengaruh Reog Terhadap Masyarakat Ponorogo

-
PENGARUH REOG PADA MASYARAKAT PONOROGO Abstrak Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau, di mana setiap pulau memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Hal ini membuat Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Keanekaragaman budaya ini salah satunya yaitu keanekaragaman seni tradisi. Secara umum, seni tradisi yang dimiliki kelompok etnik di Nusantara tidak dapat lepas dari konteks ritualitas dan sakralitas salah satunya yaitu seni tradisi Reog Ponorogo. Modernisasi adalah sebuah mesin waktu yang mampu mengubah pola perilaku manusia bahkan mampu memberikan efek perubahan dalam budaya lokal yang ada. Tetapi kehadiran modernisasi tidak mampu mengubah konteks ritualitas dan sakralitas dalam seni tradisi Reog Ponorogo. Masyarakat masih melestarikan dan melaksanakan  ritual sakral di era modernisasi sekarang ini karena mereka memilikiperan dan juga pengaruh tertentu. Cerita kesenian reog Ponorogo memiliki keterkaitan dengan: 1.      ...
Baca selengkapnya

Review Film Battle in Seattle

-
Pada hakikatnya film ini mencoba untuk mendeskripsikan rasa penolakan warga Amerika Serikat (AS) terhadap berdirinya WTO. Protes terhadap WTO yang dilancarkan pada penghujung tahun 1999 di AS merupakan salah satu bukti kekuatan masyarakat yang menolak legalisasi WTO. Dalam film yang berdurasi 1 jam lebih itu menceritakan bahwa people power mampu merubah arah kebijakan yang akan lahir. Kekuatan dari masyarakat yang menjadi beberapa gerakan membuat haluan kebijakan yang akan diambil oleh WTO bergejolak dan tidak semulus seperti yang diperkirakan sebelumnya. "Battle in Seattle" mengambil protes tahun 1999 yang sebenarnya terhadap pertemuan puncak Organisasi Perdagangan Dunia.  Dalam ceritanya, dapat dilihat beberapa aktor yang memiliki kepentingan berbeda, aktor yang dapat diketahui adalah: 1.       Pendemo yang banyak didominasi oleh buruh dan pecinta alam 2.       Pemerintah 3.       Aparat keama...
Baca selengkapnya

Keterampilan Berkomunikasi dan Bernegoisasi

-
Kemampuan Negosiasi Pengertian Negosiasi Istilah negosiasi berasal bahasa Inggris “negotiation”, dalam pengertian secara umum negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak (Ulinuha, 2013). Sedangkan Robbins (2003) mengartikan negosiasi adalah sebuah proses yang didalamnya dua pihak atau lebih bertukar barang dan jasa dan berupaya menyepakati tingkat kerjasama tersebut bagi mereka. Menurut Jackman (2005) negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda, hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Oliver (dalam Purwanto, 2006) menambahkan bahwa negosiasi adalah sebuah transaksi dimana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Negosiasi disebut pula sebagai proses interaktif yang dilakukan untuk mencapai persetujuan. Proses ini melibatkan dua orang atau lebih yang memiliki pandangan berbeda tetapi ingin mencapai beberapa resolusi bersama (McGuire, ...
Baca selengkapnya