Skater Berperadaban

Rd. Adityawarman Diplomat dapat diartikan sebagai mediator yang menjembatani kepentingan suatu negara terhadap negara lain. Masalah yang kerap dihadapi diplomasi adalah untuk mencapai kompromi yang akan digunakan dalam menjalankan kepentingan suatu negara dengan sebaik-baiknya. Selama ribuan tahun hubungan internasional di antara negara-negara telah dilaksanakan oleh dinas diplomatik. Dahulu duta besar permanen dari dinas diplomatik tidak ditempatkan di negara lain. Namun sesudah perjanjian Westphalia 1648 penempatan misi diplomatik yang permanen menjadi peraturan di Eropa. Di dalam konsep teori politik Islam, diplomat dapat dibilang serupa dengan Iktifaa’ atau representasi sebuah negara. Para pakar syariat Islam berpikir untuk menerapkan ide iktifaa’ (mencukupkan pelaksanaannya dari sebagian umat) yang identik dengan perwakilan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam memenuhi kepentingan negara. Dari latar belakang tersebut timbulnya penamaan kewajiban ini sebagai kewajib...

Rd. Adityawarman Setelah melakukan pembahasan terhadap Cina dan proses liberalisasi pasar yang dilakukannya pada tahun 1980-an, maka dapat disimpulkan bahwa rezim yang berkuasa saat itu menyadari kelemahan sistem perekonomian merkantilisme yang cenderung menutup diri dari kegiatan pasar internasional. Lambatnya pertumbuhan perekonomian Cina dan rendahnya kualitas hidup para rakyat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong presiden Jiang Zemin dan perdana mentri Zhu Rongji dalam melakukan reformasi pasar dan mulai mengimplementasikan nilai-nilai liberalisasi ekonomi pada sistem perekonomiannya. Namun perlu diketahui bahwa Cina tidak secara penuh mengadopsi nilai-nilai kapitalisme pasar dalam perekonomiannya. Secara struktural sistem pasar masih berhaluan merkantilisme, namun secara perilaku pasar bergerak dengan nilai-niali kapitalis versi Cina. Dengan kata lain Cina tetap ikut intervensi terhadap pasar dan menentukan haluan pasar, namun pasar diberikan kekuasaan dan wewena...

Rd. Adityawarman Cina merupakan negara dengan haluan politik sosialis-komunis dan memadukan antara prinsip-prinsip kapitalis dan merkantilis dalam menjalankan kegiatan ekonomi khususnya di kancah internasional. Dari pembahasan ini tidak dapat disimpulkan bahwa Cina adalah negara yang berhaluan demokrasi secara struktural dan institusional, namun secara perilaku Cina memang menggambarkan nilai-nilai demokrasi pada kegiatan pasarnya. Bermula dari membuka diri pada pasar internasional, memberlakukan investasi asing langsung atau FDI, terbukanya akses publikasi dan media masa domestik. Kemajuan ekonomi Cina dengan menerapkan liberalisasi ekonomi tidak sebatas memberikan dampak pada perekonomian Cina, tetapi juga berdampak pada perpolitikan di Cina. Salah satunya adalah dengan munculnya masyarakat sipil yang umum di Cina, masyarakat sipil berkaitan dengan ruang bagi organisasi dan kegiatan sosial bagi masyarakat yang didapat dari kebebasan yang diberikan oleh negara. Masyarakat sipil j...

Rd. Adityawarman Banyak sekali perkembangan dan perubahan yang signifikan setelah Cina merubah haluannya menjadi kapitalisme di bidang ekonomi dan membuka diri di bidang ekonomi pada kancah internasional. Salah satunya adalah kemajuan ekonomi terkhusus setelah Cina bergabung di WTO pada tahun 2001. Cina menjadi kekuatan terbesar di bidang ekonomi terbesar kedua setelah Amerika. Cina juga menjadi penerima investasi asing langsung (FDI) terbesar di kalangan negara-negara berkembang lainnya dan perusahaan investasi luar negri Cina telah aktif dan mulai menunjukkan performanya di kancah internasional. Impor dan ekspor Cina berkembang pesat dari tahun-tahun sebelumnya. Di mana pada tahun 1987, ekspor Cina hanya 1,8% dari total nilai ekspor dunia. Dan mengalami kenainkan 4,4% pada tahun 2001, dan pada tahun 2008 meningkat hingga mencapai 9,35% dan pada tahun 2010 dengan total 10, 57%, hal ini menunjukkan bahwa produk buatan Cina dapat diterima oleh masyarakat internasional sehingga C...

Rd. Adityawarman Cina memiliki model dan aturan tersendiri dalam melakukan penerapan ekonomi kapitalis demi menunjang perekonomian dalam negri. Ia tidak membebaskan pasar dan memberi pasar kebebasan dalam mengatur diri sendiri tanpa intervensi dari negara seperti apa yang terjadi di negara-negara barat. Cina dalam penerapan kapitalisme negara dimulai dari titik sentral pemerintahannya, yakni dari dalam dewan negara sebagai pemegang kekuasaan administratif utama di Cina. Dewan ini diketuai oleh perdana mentri dan beranggotakan setiap kementrian dalam kabinet. Bagian terpenting dari birokrasi ini adalah manajemen perekonomian dalam negri yang dilakukan oleh Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi, yang bertugas untuk mengarahkan perencanaan ekonomi makro serta intervensi pasar, kshususnya melalui penetapan harga-harga produk dan pengaruhnya terhadap perusahaan-perusahaan serta badan-badan usaha milik negara. Dari penjelasan tadi maka dapat dipahami bahwa elit politik Cina beru...